RumahCom – Pemerintah menyiapkan berbagai inovasi program dan pembiayaan untuk bisa mengurangi angka backlog perumahan maupun memberikan akses pembiayaan perumahan bagi kalangan MBR. Dibutuhkan strategi khusus yang tepat untuk setiap segmen dan itu membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder.
Untuk terus mendorong dan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) teruus berupaya melalui berbagai inovasi program bantuan pembiayaan perumahan khususnya dengan melibatkan seluruh stakeholder.
Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, saat ini penyediaan perumahan masih dihadapkan oleh tantangan yang besar khususnya penyelesaian backlog perumahan yang mencapai 12,71 juta ditambah kebutuhan perumahan yang mencapai 600 ribu-800 ribu setiap tahunnya.
“Kementerian PUPR secara bertahap menargetkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan menyediakan berbagai program strategis. Pada tahun 2022 pemerintah berhasil memfasilitasi 1.060.486 unit rumah melalui program satu juga rumah,” ujarnya.
Capaian ini tentunya tidak terlepas dari program strategis pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan backlog dan rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbagai program perumahan juga diluncurkan seperti KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), subsidi bantuan uang muka (SBUM), tabungan perumahan, dan sebagainya.
Hingga medio Desember 2022, Herry menyebut program bantuan pembiayaan perumahan telah berhasil memfasilitasi sebanyak 222.765 rumah tangga. Untuk tahun 2023 juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30,38 triliun untuk membiayai 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, BP2BT, SBUM, dan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
“Jadi untuk menyelesaikan backlog perumahan diperlukan pengembangan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat seperti MBR pekerja informal khususnya melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing untuk dapat mengakses pembiayaan Tapera,” imbuhnya.
Sementara itu untuk masyarakat perkotaan juga harus didorong untuk menempati hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO). Untuk generasi milenial bisa dengan skema KPR dengan jangka waktu yang lebih panjang disesuaikan dengan housing career.
“Dengan peran serta kita bersama dalam pengembangan kebijakan sektor pembiayaan perumahan ke depan diharapkan akan terjalin sinergi, kolaborasi, dan koordinasi yang lebih kuat sehingga terdapat upaya yang masif dalam menghasilkan multiplier effect tidak hanya bagi sektor perumahan itu sendiri tapi juga untuk seluruh sektor perekonomian di Indonesia,” pungkasnya.
Masih bingung cara menghitung bunga KPR? temukan jawabannya di video berikut ini, yuk!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
Posting Komentar