RumahCom – Ratusan proyek strategis nasional (PSN) terus didorong oleh Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2016 lalu. Untuk PSN tahun 2023 diinstruksikan untuk diprioritaskan yang bisa selesai maksimal tahun 2024 untuk mempercepat multiplier effect perekonomian.
Ada banyak hal yang bisa didorong dengan pengembangan proyek infrastruktur mulai dari akselerasi pembangunan proyek strategis nasional (PSN) hingga pemerataan ekonomi. Capaiann yang bisa diraih dari akumulasi berbagai PSN juga bisa memberikan efek berganda atau multiplier effect baik secara sosial dan ekonomi hingga menyerap tenaga kerja yang besar.
Sebagai informasi, sejak tahun 2016 hingga Desember 2022, ada 152 PSN yang telah diselesaikan dan beroperasi penuh serta 46 PSN yang masih dalam tahap penyiapan. Khusus untuk tahun 2022 masih terdapat 24 PSN yang telah mencapai tahap penyelesaian dan sembilan PSN beroperasi sebagian.
Menurut Deputi BIdang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian dan Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, Presiden Joko Widodo (Jokow) mengharuskan kriteria untuk PSN yang bisa selesai maksimal tahun 2024.
“Dengan kriteria ini artinya berbagai hal teknis seperti pengadaan lahan, perizinan, hingga financial closing harus sudah selesai. Presiden juga menginstruksikan untuk PSN tahun depan diupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN yang memang sangat terbatas,” ujarnya.
Dari 210 proyek dan 12 program yang ditetapkan dalam Permenko Perekonomian No. 21 Tahun 2022, terdapat 10 proyek baru yang disertakan dan empat proyek maupun program yang disesuaikan secara nomenklatur termasuk program percepatan pengembangan wilayah untuk pembangunan kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur pendukung IKN. Pemerintah juga mendorong pembangunan proyek-proyek tersebut agar dapat selesai paling lambat di tahun 2024.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastuktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sumedi mengatakan, pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai spending tapi untuk investasi ke depan.
“Karena itu pemerintah terus mendorong upaya akselerasi tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah melalui rantai nilai tapi juga memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun terutama sebagai penggerak ekonomi wilayah,” katanya.
Sementara itu Direktur Bina Pengadaan dan Pencanangan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Unu Ibnudin mengatakan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Infrastruktur ini adalah kunci bagi kita untuk lepas dari middle income trap dan tentunya membangun infrastruktur itu bukan hal yang mudah karena butuh effort, sinergi, koordinasi baik di pemerintah maupun di luar pemerintah. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif khususnya dari pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Masih bingung cara menghitung bunga KPR? temukan jawabannya di video berikut ini, yuk!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
Posting Komentar