Contoh BPHTB yang Sudah Divalidasi, Lengkap dengan Caranya. Ternyata Mudah!

3 menit

Tahukah kamu ada aturan yang mengharuskan BPHTB untuk divalidasi? Yuk, simak bagaimana cara serta contoh BPHTB yang sudah divalidasi di sini!

BPTHB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pungutan tersebut ditanggung oleh pembeli dan berbentuk seperti PPh bagi penjual sehingga keduanya diwajibkan untuk membayar pajak tersebut.

Agar resmi, BPHTB wajib untuk divalidasi oleh pemerintah, lebih tepatnya Badan Pendapatan Daerah.

Untuk kamu yang belum validasi pungutan ini, yuk simak cara dan contoh BPHTB yang sudah divalidasi di bawah ini!

Aturan Validasi BPHTB

sumber: slideplayer.info

Aturan validasi BPHTB tertulis dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-21/PJ/2019 yang merupakan perubahan kedua dari PER-18/PJ/2017.

Peraturan terbaru ini ditandatangani pada Desember 2019 dan berisi tentang penerimaan dan permohonan validasi BPHTB secara elektronik.

Berikut adalah persyaratan validasi BPHTB berdasarkan PER-21/PJ/2019:

Surat Setoran Pajak yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
Surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang telah diisi secara lengkap dan dibubuhi materai yang merupakan lampiran dari formulirnya.
Fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas materai.
Fotokopi SPPT PBB atau bukti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan lainnya untuk tahun terakhir.
Fotokopi KTP/Paspor bagi penjual dan pembeli.
Surat kuasa dan KTP yang diberi kuasa apabila penyampaian dan/atau pengambilan dokumen dikuasakan.
Brosur, price list, dan PPJB dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengembang.
Surat pernyataan tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan tanpa menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Untuk kamu yang tertarik untuk melakukan validasi BPHTB, berikut prosedur yang bisa kamu ikuti.

Pertama, kunjungi Kantor Badan Pendapatan Daerah terdekatmu, kemudian ambil formulir atau berkas SSPD BPHTB dari wajib pajak ke petugas.

Berkas akan diteliti dan diverifikasi oleh petugas pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah.

Jika persyaratan berkas kurang, formulir akan dikembalikan ke kamu melalui loket penerimaan berkas.

Untuk formulir dengan berkas yang lengkap, petugas akan membuatkan tanda terima proses validasi dan SSPD BPHTB akan direkap petugas.

SSPD BPHTB kemudian diparaf kepala subid, kepala bidang, sekertaris, kepala Bapenda, dan dikembalikan ke pemilik melalui loket pengambilan hasil.

Agar formulir validasi milikmu tidak dikembalikan, pastikan kamu membawa semua syarat validasi BPHTB.

Untuk kamu yang belum tahu, berikut adalah syarat validasi BPHTB:

SSPD BPHTB ASLI
Bukti Pembayaran BPHTB dari Bank Persepsi
Fotocopy SPPT PBB
Fotocopy Surat Tanah Awal (Sertifikat/AJB/Girik/SPPT/Ipeda/Buku C (harus disertai Surat Keterangan Lurah dan Surat Keterangan Tidak Sengketa)
Fotocopy KTP Wajib Pajak
Surat Kuasa (Jika dikuasakan)
Kwitansi Pembelian
Fotocopy Akta Jual Beli yang sudah jadi (apabila AJB baru sudah jadi)
Lunas PBB